Bupati Lotim Ajukan RAPBD 2027 Rp3,176 Triliun, Usulkan Perubahan Perda Infrastruktur Rp280 Miliar

Daftar Isi
**SELONG –** Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026).  Dalam rapat tersebut, Bupati juga mengajukan rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.  Bupati menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,176 triliun lebih. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,52 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2,542 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih.  Pendapatan transfer tersebut meliputi transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp142,19 miliar lebih.  Sementara itu, belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp3,176 triliun lebih. Bupati menegaskan, alokasi anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, bukan semata-mata berdasarkan pemerataan anggaran maupun alokasi tahun sebelumnya.  Salah satu komponen belanja yang mendapat alokasi cukup besar adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp1,54 triliun lebih. Di dalamnya termasuk anggaran penerangan jalan umum sebesar Rp20,213 miliar lebih serta iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah, tenaga honorer non-ASN, kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp135,166 miliar lebih.  Pemkab Lombok Timur juga tetap mengalokasikan subsidi bunga bagi peternak dan pelaku UMKM melalui program Lotim Berkembang sebesar Rp2,5 miliar.  **Sisa Anggaran Infrastruktur Rp37,3 Miliar**  Selain RAPBD 2027, perhatian dalam rapat paripurna tersebut juga tertuju pada usulan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna dengan nilai anggaran Rp280 miliar.  Bupati menyampaikan, hingga saat ini pembangunan jalan yang direncanakan sebanyak kurang lebih 53 ruas telah diselesaikan. Total panjang jalan yang ditangani mencapai sekitar 77,25 kilometer, terdiri atas mayoritas jalan hotmix dan sebagian kecil jalan lapen.  Namun, pembangunan gedung serbaguna masih dalam proses. Tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan telah diselesaikan. Pemerintah daerah optimistis proses lelang fisik dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.  Dalam pelaksanaan program tahun jamak tersebut, terdapat sisa anggaran sekitar Rp16,1 miliar dari sisa penyerapan uang muka pekerjaan dan Rp21,2 miliar dari sisa kontrak. Total sisa anggaran mencapai sekitar Rp37,3 miliar.  Menurut Bupati, anggaran tersebut berpotensi dioptimalkan untuk menambah volume pekerjaan maupun meningkatkan jumlah ruas jalan yang ditangani, terutama jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat.  Atas dasar itu, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 dinilai perlu dilakukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan sisa anggaran tersebut.  Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.  Selanjutnya, DPRD Lombok Timur dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (18/11/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati atas dua rancangan peraturan daerah tersebut.
Foto ( Humas Pemda Lotim ) : Bupati Lombok Timur, H.Hairul Warisin saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur

Lombok Timur, NTBZONE.COM - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati juga mengajukan rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.

Bupati menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,176 triliun lebih. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,52 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2,542 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih.

Pendapatan transfer tersebut meliputi transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp142,19 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp3,176 triliun lebih. Bupati menegaskan, alokasi anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, bukan semata-mata berdasarkan pemerataan anggaran maupun alokasi tahun sebelumnya.

Salah satu komponen belanja yang mendapat alokasi cukup besar adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp1,54 triliun lebih. Di dalamnya termasuk anggaran penerangan jalan umum sebesar Rp20,213 miliar lebih serta iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah, tenaga honorer non-ASN, kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp135,166 miliar lebih.

Pemkab Lombok Timur juga tetap mengalokasikan subsidi bunga bagi peternak dan pelaku UMKM melalui program Lotim Berkembang sebesar Rp2,5 miliar.


Sisa Anggaran Infrastruktur Rp37,3 Miliar


Selain RAPBD 2027, perhatian dalam rapat paripurna tersebut juga tertuju pada usulan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna dengan nilai anggaran Rp280 miliar.

Bupati menyampaikan, hingga saat ini pembangunan jalan yang direncanakan sebanyak kurang lebih 53 ruas telah diselesaikan. Total panjang jalan yang ditangani mencapai sekitar 77,25 kilometer, terdiri atas mayoritas jalan hotmix dan sebagian kecil jalan lapen.

Namun, pembangunan gedung serbaguna masih dalam proses. Tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan telah diselesaikan. Pemerintah daerah optimistis proses lelang fisik dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dalam pelaksanaan program tahun jamak tersebut, terdapat sisa anggaran sekitar Rp16,1 miliar dari sisa penyerapan uang muka pekerjaan dan Rp21,2 miliar dari sisa kontrak. Total sisa anggaran mencapai sekitar Rp37,3 miliar.

Menurut Bupati, anggaran tersebut berpotensi dioptimalkan untuk menambah volume pekerjaan maupun meningkatkan jumlah ruas jalan yang ditangani, terutama jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Atas dasar itu, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 dinilai perlu dilakukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan sisa anggaran tersebut.

Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selanjutnya, DPRD Lombok Timur dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (18/11/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati atas dua rancangan peraturan daerah tersebut.