BNPB Gelontorkan Rp11,377 Miliar untuk Pulihkan Empat Infrastruktur Terdampak Bencana di Lotim
Lombok Timur, NTBZONE.COM – Upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Lombok Timur mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lombok Timur memperoleh dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) senilai Rp11,377 miliar lebih.
Dana tersebut diserahkan kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam kegiatan penyerahan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur.
Hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bupati menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan anggaran tersebut karena dinilai penting dalam mempercepat pemulihan fasilitas publik dan mengembalikan kelancaran aktivitas masyarakat.
Adapun empat infrastruktur yang menjadi sasaran penggunaan dana hibah tersebut meliputi:
1. Rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya.
2. Rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur.
3. Rekonstruksi Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.
4. Rehabilitasi Gedung SMPN Satap 1 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading.
Selain membahas dukungan anggaran pemulihan, Bupati juga menyampaikan harapan agar pelayanan dan koordinasi penanggulangan bencana ke depan semakin mudah melalui rencana pembentukan Balai BNPB di tingkat provinsi.
Menurutnya, keberadaan balai tersebut akan mendekatkan akses komunikasi antara pemerintah daerah dengan BNPB, terutama ketika daerah membutuhkan penanganan cepat dalam menghadapi maupun memulihkan dampak bencana.
"Bahwa ke depan akan ada Balai BNPB yang akan ditaruh di provinsi. Ini sangat kami syukuri, Pak, karena selama ini kami terlalu jauh berkomunikasi," ungkap Bupati.
Ia berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan sehingga setiap provinsi memiliki Balai BNPB yang dapat memperkuat koordinasi penanganan kebencanaan.
Tidak hanya mempercepat komunikasi, keberadaan balai di tingkat provinsi juga diharapkan mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan dan pemulihan pascabencana di daerah.
Secara nasional, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diberikan kepada 36 daerah, termasuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total anggaran mencapai Rp564,572 miliar lebih.
Dana hibah selanjutnya akan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD masing-masing daerah. Penggunaannya wajib dilaksanakan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, khususnya fasilitas penghubung dan sarana pendidikan yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.
