Lombok Timur, NTBZONE.COM – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Amrullah, turun langsung ke SMAN 2 Selong, Kamis (2/7/2026), untuk melihat kondisi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 sekaligus menyerap aspirasi dari pihak sekolah dan para wali murid terkait persoalan daya tampung yang dinilai tidak mampu mengakomodasi tingginya jumlah pendaftar.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah Ahmad Amrullah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa anak-anak mereka belum dapat diterima di SMAN 2 Selong akibat keterbatasan rombongan belajar (rombel), meskipun telah mengikuti seluruh tahapan SPMB sesuai ketentuan.
Di lokasi, Ahmad Amrullah berdialog dengan pihak sekolah untuk mengetahui secara langsung kondisi riil yang dihadapi. Dari hasil peninjauannya, ia menilai persoalan utama bukan pada proses seleksi, melainkan terbatasnya daya tampung yang tersedia dibandingkan dengan tingginya minat masyarakat.
"Karena itu saya turun langsung ke SMAN 2 Selong untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melihat kondisi di lapangan dan berdialog dengan pihak sekolah, memang persoalan utamanya adalah keterbatasan rombongan belajar sehingga banyak calon peserta didik yang belum bisa terakomodasi," ujar Ahmad Amrullah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB. Ia menilai penambahan rombel merupakan solusi yang paling memungkinkan agar lebih banyak siswa dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
"Kalau memang fasilitas dan kondisi sekolah masih memungkinkan, saya berharap Dikpora NTB segera melakukan kajian untuk menambah rombongan belajar. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung," tegasnya.
Ahmad menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMB tidak hanya berorientasi pada aturan administratif, tetapi juga harus mampu memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Ia juga meminta Dikpora NTB agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata ketika terjadi ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas sekolah.
"Keluhan masyarakat yang begitu banyak harus dijawab dengan langkah konkret. Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan aturan, tetapi juga harus mencari solusi agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi," katanya.
Selain mendesak penambahan rombel, Ahmad Amrullah berharap persoalan yang terjadi di SMAN 2 Selong menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan daya tampung sekolah pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, kebijakan penerimaan peserta didik dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap keputusan terkait penambahan rombel dapat segera diambil sehingga polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak berlarut-larut dan seluruh anak di Lombok Timur memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan menengah.
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan karena keterbatasan sistem. Pendidikan harus menjadi jalan bagi masa depan yang lebih baik, bukan menjadi penghalang bagi generasi penerus daerah," pungkasnya.
Social Header