Lombok Timur, NTBZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat menindaklanjuti program pemerintah pusat melalui pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Indonesia dan penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dr.H. Muhammad Juaini Taofik, saat memimpin rapat koordinasi bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di ruang kerjanya, Jumat (24/7).
Sekda menjelaskan, Lombok Timur memiliki sekitar 501.104 kepala keluarga (KK) yang menjadi target pendataan. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak agar dapat diselesaikan sesuai target.
"Tujuan utama pendataan ini adalah memastikan apakah bantuan yang selama ini diberikan pemerintah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum," ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mulai menerapkan DTSEN sebagai basis seluruh program perlindungan sosial. Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil), di mana desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas penerima berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Meski demikian, masih ditemukan persoalan validitas data. Di satu sisi terdapat masyarakat yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan (inclusion error), sementara di sisi lain masih ada warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam basis data (exclusion error).
"Kedua kondisi inilah yang harus kita perbaiki bersama. Strategi paling efektif dalam pengentasan kemiskinan adalah memastikan seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai hak masyarakat miskin justru diterima oleh mereka yang sebenarnya sudah mampu," tegasnya.
Sekda mengungkapkan, Lombok Timur ditunjuk sebagai salah satu kabupaten percontohan dalam penerapan aplikasi digital Perlinsos. Namun hingga saat ini capaian pendataan baru mencapai sekitar 1,76 persen, atau sekitar 7.000 kepala keluarga.
Karena itu, Bupati Lombok Timur menginstruksikan agar seluruh target pendataan dapat diselesaikan paling lambat 30 Agustus 2026.
"Target waktunya memang sangat singkat sehingga kita harus bekerja dengan cara yang lebih progresif dan bergotong royong," katanya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Lombok Timur mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pada tahap awal, mulai 1 hingga 7 Agustus, seluruh keluarga penerima bantuan yang telah terdata ditargetkan masuk ke dalam sistem Perlinsos. Pendamping PKH, TKSK, hingga ASN, baik PNS maupun PPPK, akan dilibatkan secara bersama-sama. Setelah itu, pendataan diperluas kepada masyarakat lainnya hingga seluruh target selesai sebelum akhir Agustus.
Sekda juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir mengikuti proses pendataan karena kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun penyalahgunaan data pribadi.
"Pendataan ini semata-mata bertujuan memastikan bantuan pemerintah semakin tepat sasaran di masa mendatang," tegasnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara bagi yang belum memiliki akses digital akan didampingi oleh petugas atau agen Perlinsos di lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi faktual rumah tangga, seperti kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, hingga dokumentasi rumah sebagai bahan verifikasi.
Sekda juga menepis anggapan bahwa pendataan Perlinsos akan tumpang tindih dengan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, seluruh basis data tersebut justru saling melengkapi untuk memperkuat validasi data nasional.
"Perlinsos bukan untuk menggantikan data yang lain, tetapi menjadi sarana validasi yang lebih cepat. Keunggulannya adalah pembaruan data dapat dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu sensus berikutnya," jelasnya.
Melalui sistem tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera diperbarui tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Sekda mengajak masyarakat memberikan data yang benar serta mendukung petugas yang melakukan pendataan di lapangan. Ia juga meminta para pendamping PKH dan TKSK memastikan seluruh data masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar valid dan akurat karena penyempurnaan DTSEN dilakukan secara berkala setiap bulan.
Sebagai bentuk komitmen percepatan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menggelar **apel bersama pada 30 Juli 2026** sebagai momentum peluncuran sosialisasi penyempurnaan DTSEN melalui Perlinsos. Pelaksanaan pendataan juga akan dipantau secara daring sehingga perkembangan di setiap kecamatan dan desa dapat dimonitor secara **real time**.
Di akhir arahannya, Sekda mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan bekerja secara teliti.
"Meski pekerjaan ini terlihat sederhana, kesalahan dalam pendataan dan penafsiran data dapat menimbulkan persoalan besar dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, ketelitian, kekompakan, dan tanggung jawab seluruh petugas menjadi kunci keberhasilan penyempurnaan DTSEN," pungkasnya.
Social Header