Lombok Timur, NTBZONE.COM – Dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah.
Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur itu meminta aparat kepolisian bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut kasus tersebut secara menyeluruh hingga mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Menurut Ahmad Amrullah, penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada individu yang telah dilaporkan. Ia menilai perlu ada penelusuran lebih dalam terhadap kemungkinan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis dalam praktik tersebut.
“Penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan transparan. Jika memang ada pihak lain yang berperan sebagai perantara, perekrut, penerima dana, atau bahkan pengendali di belakang layar, semuanya harus diungkap,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan, dugaan transaksi titik dapur MBG dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah menunjukkan adanya pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Korban dalam kasus ini mengalami kerugian yang tidak sedikit. Karena itu, penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan sekaligus menjadi efek jera agar praktik serupa tidak terulang,” katanya.
Ahmad Amrullah juga menyoroti informasi dari Badan Gizi Nasional yang mengindikasikan adanya pola serupa di sejumlah daerah lain. Karena itu, ia mendorong aparat untuk menelusuri seluruh alur komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Jika ada dugaan jaringan yang bergerak secara terorganisir, maka harus ditelusuri secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui siapa saja yang berada di balik praktik yang merugikan masyarakat ini,” tegasnya.
Ia menilai kasus tersebut telah menjadi perhatian luas dan berpotensi mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. Oleh sebab itu, pengungkapan perkara secara terbuka dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, Ahmad Amrullah meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dalam pelaksanaan program-program yang melibatkan masyarakat luas.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari pengajuan, verifikasi hingga pelaksanaan program harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipantau secara terbuka sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengaku memiliki akses khusus atau kedekatan dengan pejabat tertentu untuk mendapatkan proyek maupun program pemerintah.
“Jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kemudahan di luar prosedur resmi. Semua program pemerintah memiliki aturan dan mekanisme yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, kasus dugaan penipuan terkait titik lokasi dapur MBG di Lombok Timur saat ini masih dalam penanganan Polres Lombok Timur. Berdasarkan informasi yang berkembang, satu titik lokasi diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta.
BGN sebelumnya mengungkap bahwa modus yang digunakan pelaku diduga dengan mengklaim memiliki hubungan dekat dengan pejabat atau pihak internal yang berkaitan dengan program MBG. Kasus serupa disebut pernah ditemukan di daerah lain, sehingga aparat bersama BGN masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan yang lebih luas.
Social Header