Lombok Timur, NTBZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berjuang menjadi salah satu dari 30 daerah di Indonesia yang akan menerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan layanan publik, khususnya transformasi sistem pengelolaan sampah modern.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang memadai untuk mendukung program tersebut.
“Dari total 15 hektare luas TPA yang kita miliki, minimal 2 hektare akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi,” ujar Sekda, Senin (11/5), di ruang kerjanya.
Program LSDP bertujuan agar sampah tidak lagi hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir, melainkan diolah menjadi produk bernilai ekonomi maupun energi terbarukan seperti listrik.
Sekda menjelaskan, seluruh dokumen perencanaan yang dibutuhkan telah diserahkan ke pemerintah pusat. Dokumen tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, RPD 2024–2026, Renstra, Renja, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan dan Roadmap SKK.
Menurutnya, langkah serius pemerintah daerah ini juga merupakan respons atas aspirasi berbagai elemen masyarakat, termasuk BEM Lombok Timur, yang sebelumnya menyampaikan persoalan darurat sampah kepada pemerintah daerah.
“Kami telah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait LPG, kami juga memastikan pengawasan distribusi lebih ketat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat pengisian yang tidak sesuai wilayah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, H. Fathurrahman, berharap Lombok Timur dapat ditetapkan sebagai salah satu daerah sasaran program LSDP sehingga paradigma pengelolaan sampah di daerah dapat berubah.
Menurutnya, sampah tidak boleh lagi sekadar dibuang, tetapi harus dikelola menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan produk turunan lainnya. Melalui TPST, hanya residu akhir yang akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Sampah itu harus dikelola menjadi produk-produk bernilai ekonomi, misalnya kompos ataupun produk lainnya. Tujuannya agar sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi memiliki nilai manfaat,” ungkapnya.
Saat ini, DLH Lombok Timur fokus melengkapi dan menyempurnakan dokumen teknis yang dibutuhkan. Jika tidak ada perubahan jadwal, proses selanjutnya akan memasuki tahap verifikasi lapangan pada Juni mendatang guna melihat kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program tersebut.
Setelah verifikasi lapangan, tahapan akan berlanjut pada penyempurnaan dokumen final hingga November. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pemerintah pusat, dan daerah terpilih lainnya.
Social Header