 |
| Foto ( Humas Pemda ) : Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. |
Lombok Timur, NTBZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Senin (25/5), di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram.
LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.
Bupati menyampaikan bahwa capaian opini WTP tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dukungan DPRD, serta sinergi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pengawasan dari BPK.
“Opini WTP ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah Lombok Timur. Ke depan tentu akan terus kami pertahankan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, ia meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi menjelaskan bahwa LHP terdiri dari dua buku, yakni Buku I yang memuat opini atas laporan keuangan dan Buku II yang memuat hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan, namun bukan jaminan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah, di antaranya terkait kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, jajaran Forkopimda NTB, kepala daerah, serta ketua DPRD se-Provinsi NTB.
Social Header