 |
| Foto ( Humas Pemda Lotim ) ; Bupati Lombok Timur, H.M.Hairul Warisin, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 |
Lombok Timur, NTBZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Kamis (9/10) di Ballroom Kantor Bupati. Kegiatan ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum strategis dalam menyepakati prioritas pembangunan, arah kebijakan, hingga penyelarasan program daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan”, Musrenbang ini menjadi langkah awal menuju fase kulminasi pembangunan daerah pada 2027.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya sinergi antara program kabupaten, provinsi, dan pusat. Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk program nasional dalam Asta Cita.
“Program kabupaten harus mengacu pada program provinsi dan pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya perencanaan yang matang serta penyelarasan program sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional. Beberapa program yang disoroti antara lain Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang di Lombok Timur masing-masing telah berjumlah 104 koperasi dan 241 dapur.
Menyoroti capaian tahun 2025, Bupati mengingatkan tantangan untuk mempertahankan tren positif tersebut. Upaya yang perlu dilakukan di antaranya menjaga optimalisasi pendapatan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“RKPD harus menjadi rencana yang matang, selaras dengan Asta Cita dan visi Makmur Mendunia. Kita harus terus bekerja untuk membangun Lombok Timur yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan sejumlah capaian positif pada 2025. Tingkat kemiskinan menurun dari 14,51 persen pada 2024 menjadi 13,53 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, menempatkan Lombok Timur di peringkat kedua dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 72,35, dengan usia harapan hidup mencapai 72,29 tahun. Selain itu, indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat signifikan dari 62,93 menjadi 72,05.
Dari sisi fiskal, kinerja daerah tercatat mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menunjukkan penguatan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”. Ia menekankan pentingnya penyelarasan program antara kabupaten dan provinsi, termasuk penguatan program Desa Berdaya sebagai prioritas utama.
Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, turut menegaskan pentingnya kesinambungan perencanaan berbasis data. Ia menyampaikan bahwa DPRD akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
“RKPD kabupaten harus berkesinambungan dengan provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara OPD dan kecamatan, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap.
Social Header