Breaking News

LKPJ APBD 2025 Disetujui, DPRD Lombok Timur Beri 14 Rekomendasi Strategis

 

LKPJ APBD 2025 Disetujui, DPRD Lombok Timur Beri 14 Rekomendasi Strategis
Foto ( istimewa) : H.Hairul Warisin Bupati Lombok Timur 

Lombok Timur, NTBZONE.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II Rapat ke-2, Selasa (7/4). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Lombok Timur tersebut sekaligus menetapkan rekomendasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah memberikan berbagai masukan dan saran konstruktif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Masukan yang diberikan merupakan bentuk sinergi yang sangat berharga dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam laporan gabungan komisi yang disampaikan oleh Saiful Bahri, DPRD memberikan 14 poin rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana transfer, hingga reformasi administrasi perpajakan daerah.

Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan realisasi pembangunan fisik dan nonfisik pada tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Fokus pembangunan ekonomi pun diarahkan pada penguatan sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.

DPRD menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilitas harga komoditas dan peningkatan nilai tambah bagi petani. Persoalan pupuk bersubsidi turut menjadi perhatian, di mana pemerintah daerah diminta bersikap adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat agar distribusinya tetap tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Ia juga membuka ruang pengawasan yang lebih luas dari DPRD maupun masyarakat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

Dengan disetujuinya LKPJ ini, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

© Copyright 2022 - NTB Zone