Lombok Timur, NTBZONE.COM - Kemarahan publik atas kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Lombok Timur terus memuncak. Kondisi ini mendorong Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Lombok Timur untuk menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar di Kantor Bupati pada Selasa, 14 April 2026.
Dalam seruan aksi yang beredar luas di masyarakat dan media sosial, mahasiswa menuding adanya dugaan “permainan kotor” dalam distribusi gas subsidi. LPG 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru langka di pasaran, memicu keresahan di berbagai kalangan.
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 09.30 WITA ini diperkirakan akan diikuti oleh puluhan hingga ratusan massa. Mahasiswa berkomitmen menyuarakan tuntutan secara tegas agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Lombok Timur, Lalu Wira Hariadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kondisi yang terus merugikan masyarakat.
“Kami melihat ada indikasi kuat praktik tidak sehat dalam distribusi LPG subsidi ini. Ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tetapi ada dugaan permainan yang harus diusut tuntas. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa gas LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kecil, sehingga kelangkaannya berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
“LPG 3 kilogram adalah hak masyarakat kecil. Ketika distribusinya tidak tepat sasaran, maka yang paling terdampak adalah rakyat kecil. Ini bentuk ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan,” lanjutnya.
KAMMI Lotim mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia gas. Selain itu, mereka juga menuntut adanya pengawasan ketat agar distribusi LPG kembali normal dan tepat sasaran.
Lalu Wira juga memperingatkan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir jika tuntutan mereka tidak segera direspons.
“Jika persoalan ini terus diabaikan, kami pastikan akan ada gelombang aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada solusi nyata,” pungkasnya.
Aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu bentuk tekanan publik terbesar terhadap pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir, seiring meningkatnya keresahan masyarakat akibat kelangkaan gas subsidi.
Social Header