 |
| Foto ( Istimewa ) : H.Najammudin Mustafa Tokoh masyarakat Lombok Timur |
Lombok Timur, NTBZONE.COM - Tokoh masyarakat Lombok Timur, H. Najammudin, angkat bicara terkait polemik kelangkaan LPG 3 kg yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan distribusi gas bersubsidi tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Selasa,14 April 2026
Menurut H. Najammudin, kewenangan utama terkait pengelolaan dan distribusi LPG berada di tangan Pertamina sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah seperti Pemda Lombok Timur hanya memiliki peran dalam pengawasan dan pemantauan distribusi di lapangan.
“Pemda itu tugasnya memastikan distribusi berjalan dengan baik, melakukan pengecekan, bukan sebagai pengambil kebijakan utama terkait pasokan LPG. Ini ranahnya Pertamina,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya persepsi di masyarakat yang kerap menyalahkan bupati ketika terjadi kelangkaan. Menurutnya, hal tersebut justru dapat memperkeruh suasana dan mengaburkan persoalan utama.
“Bupati Jangan Genit lah, Sering kali bupati bersuara Terkait LPG, lalu masyarakat mengira itu kewenangannya. Padahal bukan. Jangan sampai bupati disalahkan untuk sesuatu yang bukan menjadi ranahnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Najammudin mendorong adanya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menggunakan LPG 3 kg. Ia bahkan meminta Pertamina untuk membuat pamflet atau sosialisasi khusus di wilayah Lombok Timur agar penggunaan gas subsidi tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi langkah aparat dalam menindak temuan penyalahgunaan distribusi LPG, seperti yang terjadi di Wanasaba, di mana gas bersubsidi ditemukan disalahgunakan, termasuk untuk kebutuhan yang tidak semestinya.
“Langkah tegas seperti yang dilakukan itu sudah benar. Harus ditindak agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi,” tegasnya.
H. Najammudin juga mengingatkan agar kepala daerah tetap fokus pada visi dan misi pembangunan daerah, serta tidak terjebak dalam polemik yang bukan menjadi kewenangan utama.
“Bupati sebaiknya fokus pada program kerja. Kalau pun ada kekurangan pasokan, dorong pemerintah pusat dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia pun menduga adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memperkeruh suasana demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang.
“Saya rasa kondisi sekarang sudah mulai membaik. Ini tugas bersama. Pemda mengawasi, Pertamina memastikan pasokan. Jangan saling menyalahkan,” tutupnya. ( R.O )
Social Header