 |
| Foto ( istimewa) : Wakili Bupati Sekda Lotim Terima Kunjungan Menteri Kehutanan |
Lombok Timur, NTBZONE.COM - Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (7/3). Kunjungan tersebut berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi wisata edukasi terpadu dan camping area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel. Sabtu,07/03/2026
Dalam kesempatan itu, Menteri secara resmi menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare bagi masyarakat di NTB. Dari enam SK tersebut, lima diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dan satu SK untuk Kabupaten Lombok Barat.
Penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.
Dalam arahannya, Menteri Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan mandat langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ia pun menekankan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.
“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak/ibu masuk kawasan dicegat polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal,” ujarnya.
Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial di NTB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses hutan sosial telah mencapai tiga juta hektare dan melibatkan sekitar 1,34 juta kepala keluarga (KK).
Di NTB sendiri, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90.000 hektare lahan yang diperintahkan Presiden untuk segera diproses distribusinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain penyerahan SK, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Program ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyadari sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur mayoritas tinggal di kawasan pinggiran hutan. Kebijakan perhutanan sosial ini dinilai menjadi peluang besar untuk menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat ‘royal’ terhadap masyarakat hutan kita. Jika dulu untuk mendapatkan izin masyarakat harus berjuang hingga ke Jakarta dan seringkali terjebak konflik, kini prosesnya jauh lebih mudah dan berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
Selain mendukung program perhutanan sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset alam.
Sekda mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengajukan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat. Ia optimistis dengan tata kelola yang tepat, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber PAD yang signifikan bagi pembangunan di Lombok Timur.
Kunjungan Menteri Kehutanan tersebut turut didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan serta sejumlah pejabat tinggi pratama kementerian. Hadir pula Asisten I Provinsi NTB, pimpinan OPD, para camat dan kepala desa di Lombok Timur, serta para penerima SK Perhutanan Sosial.
Social Header