Prabowo Pertanyakan Dana Daerah: Mengapa Presiden Harus Turun Tangan?

 

Foto ( istimewa) : Presiden RI Prabowo Subianto saat temu jurnalis di Istana Negara

Jakarta, NTBZONE.COM – Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyoroti pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya proyek infrastruktur dasar yang terbengkalai, sehingga memaksa pemerintah pusat turun tangan langsung.

Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo menilai sejumlah fasilitas publik, seperti jembatan desa, seharusnya dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten atau provinsi tanpa perlu intervensi dari pemerintah pusat.

“Banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dijalankan. Contohnya jembatan desa, rakyat harus berteriak, Presiden harus turun tangan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah, termasuk dana desa. Menurutnya, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur skala kecil menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran di tingkat daerah.

“Maaf, ada dana desa. Ke mana dananya di bupati? Ke mana gubernur?” tegas Prabowo dalam acara temu jurnalis di Istana Negara 

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ia juga mendorong kepala daerah untuk lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kritik ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.