Lombok Timur, NTBZONE.COM – Dugaan praktik suap yang melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur kembali memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Informasi yang beredar menyebutkan, oknum Korwil BGN Lombok Timur diduga memungut sejumlah biaya dari mitra yang hendak mengurus pembuatan akun. Dugaan tersebut menuai kecaman karena dinilai mencederai semangat transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPD II KNPI Lombok Timur, Irwan Safari, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah internal semata. Menurutnya, BGN pusat harus segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik.
“Kalau benar ada praktik pungutan atau suap, ini sudah masuk kategori pelanggaran berat. BGN pusat wajib mencopot Korwil Lombok Timur agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan di tengah masyarakat,” kata Irwan, Sabtu (24/01/2026).
Ia menilai, MBG merupakan program strategis nasional yang menyentuh langsung kepentingan anak-anak dan generasi masa depan. Karena itu, segala bentuk penyimpangan, sekecil apa pun, harus ditindak tegas.
“Program ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi,” ujarnya.
Irwan juga mendorong agar BGN pusat segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika ditemukan bukti kuat, ia meminta agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada upaya melindungi oknum. Justru ketegasan BGN akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membersihkan program nasional dari praktik-praktik kotor,” tegasnya.
Selain itu, KNPI Lombok Timur juga meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan agar kasus ini terang benderang dan tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola program pemerintah di daerah.
Menurut Irwan, Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat MBG yang besar, sehingga integritas penyelenggara program harus benar-benar dijaga.
“Jangan sampai niat baik negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tercoreng oleh perilaku segelintir oknum. Kepercayaan publik itu mahal,” pungkasnya.
Social Header