Lombok Timur, NTBZONE.COM - Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat dari sejumlah desa Seperti Desa Gelanggang, Desa Madayin dan beberapa Desa lainnya di Kabupaten Lombok Timur, mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus (Riksus).
Langkah tersebut diambil sebagai upaya memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Menanggapi situasi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Hambali, mengimbau seluruh pemerintah desa agar lebih mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Transparansi adalah kunci utama untuk mencegah kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Kami berharap seluruh desa di Lombok Timur membuka ruang informasi seluas-luasnya terkait penggunaan anggaran,” ujar Hambali.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk transparansi yang bisa dilakukan pemerintah desa adalah dengan memasang prasasti atau papan informasi pada setiap titik program fisik desa. Prasasti tersebut memuat keterangan kegiatan, sumber anggaran, dan nilai anggaran yang digunakan.
“Dengan adanya prasasti di setiap proyek fisik desa, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas program apa yang sedang atau sudah dilaksanakan. Ini juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau double program, misalnya antara program desa dengan program aspirasi dewan atau program dari sumber lain,” jelasnya.
Hambali menegaskan, pemasangan prasasti tidak hanya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, tetapi juga sebagai dokumentasi dan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.
Sementara itu, pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa agar pengelolaan anggaran berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai aturan yang berlaku.
Social Header