"Ngaji Publik KAMMI NTB" Angkat Refleksi 67 Tahun NTB, Fokus Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi

Mataram, NTBZONE.COM - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67, Bidang Kebijakan Publik (KP) Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTBmenggelar diskusi publik bertajuk NGAJI PUBLIK (Ngobrol Kebijakan Publik) dengan tema “Menengok 67 Tahun NTB: Refleksi Pembangunan dan Arah Transformasi Ekonomi Menuju Makmur Mendunia”.

Diskusi yang berlangsung di Upnormal Coffee Lombok ini dihadiri kader KAMMI NTB, perwakilan BEM STTL, BEM UMMat, serta berbagai elemen mahasiswa dan anak muda dari beragam latar belakang.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Lalu Pahrurrozi selaku Tim Percepatan Gubernur NTB, Sambirang Ahmadi anggota DPRD Provinsi NTB, serta Firmansyah, akademisi Universitas Mataram (Unram).

Diskusi dibuka dengan pengantar oleh Kabid Kebijakan Publik PW KAMMI NTB, Yudistira, yang sekaligus mewakili Ketua Umum PW KAMMI NTB. Dalam sambutannya, Yudistira menegaskan bahwa momentum 67 tahun NTB harus dijadikan ruang refleksi kritis sekaligus proyeksi masa depan pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Mahasiswa tidak boleh hanya jadi penonton pembangunan. 3 prioritas utama Pemprov harus kita kawal dengan serius. Momentum 67 tahun NTB ini harus kita jadikan ruang kritis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar Yudis (27/12).

Mewakili Gubernur NTB, Lalu Pahrurrozi memaparkan materi bertema “67 Tahun NTB: Kepemimpinan Transformasional Menuju Makmur Mendunia”. Ia menyoroti refleksi capaian dan tantangan pembangunan NTB selama 67 tahun, sekaligus menjelaskan makna Makmur Mendunia sebagai kondisi NTB yang sejahtera, berdaya saing, namun tetap berakar pada identitas dan kearifan lokal.

Dalam paparannya, Lalu Pahrurrozi menegaskan fokus utama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada tiga prioritas strategis, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Ketiga prioritas tersebut didukung oleh sejumlah program unggulan, di antaranya Desa Berdayadan Agromaritim, sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, pertanian, pariwisata, industri halal, dan UMKM.

“Makmur mendunia itu artinya NTB harus sejahtera, berdaya saing secara global, tetapi tetap kuat identitas dan kearifan lokalnya,” kata Lalu Pahrurrozi di hadapan peserta diskusi.

Sementara itu, akademisi Unram Firmansyah menyampaikan perspektif akademik melalui materi “NTB Makmur Mendunia: Tantangan Daya Saing Ekonomi Daerah dalam Perspektif Akademik”. Ia menekankan bahwa konsep mendunia harus dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk berkompetisi dalam ekosistem ekonomi regional dan global. Menurutnya, posisi NTB di kawasan Bali–Nusa Tenggara memiliki potensi besar, namun membutuhkan penguatan daya saing sektor unggulan melalui inovasi, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan berbasis riset yang konsisten dan berkelanjutan.

“NTB punya potensi kuat di pertanian, pariwisata, industri halal, dan UMKM. Tapi tanpa penguatan SDM, teknologi, dan inovasi, sulit bagi NTB untuk benar-benar ‘mendunia’,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan dan akuntabilitas publik, Sambirang Ahmadi, anggota DPRD Provinsi NTB, memaparkan materi bertema “67 Tahun NTB dan Visi Makmur Mendunia: Pengawasan DPRD terhadap Arah Pembangunan Daerah”. Ia menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan konsistensi visi pembangunan daerah, akuntabilitas OPD, serta transparansi dalam pelaksanaan program strategis. Sambirang juga menekankan peran masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai mitra kritis DPRD dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembangunan NTB.

“Visi Makmur Mendunia harus dijaga bersama. DPRD punya tanggung jawab memastikan program strategis berjalan sesuai arah, dan masyarakat sipil harus terus menjadi mitra kritis,” tegas Sambirang.

Diskusi berlangsung dinamis dengan dialog interaktif antara narasumber dan peserta. Berbagai pandangan kritis, gagasan, serta aspirasi mahasiswa mengemuka, terutama terkait urgensi kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendorong NTB menuju daerah yang berdaya saing global namun tetap inklusif dan berkelanjutan.

KP PW KAMMI NTB menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialektika kebijakan publik sekaligus kekuatan moral dan intelektual dalam mengawal arah pembangunan NTB menuju Makmur Mendunia.