Lombok Timur, NTBZONE.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Selaparang Finansial (SF)kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah temuan dan laporan dugaan penyimpangan mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Isu dugaan pinjaman fiktif, tingginya kredit bermasalah, serta dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana semakin menguat dan memancing reaksi dari berbagai pihak.
Dugaan Pinjaman Fiktif Terungkap
Beberapa warga Lombok Timur melaporkan bahwa nama mereka tercatat sebagai debitur Selaparang Finansial tanpa pernah mengajukan pinjaman. Temuan ini segera menarik perhatian Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) yang mendorong pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas.
LK2T menilai dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi merugikan masyarakat sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap BUMD daerah. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Selaparang Finansial belum memberikan klarifikasi resmi terkait laporan tersebut.
Temuan OJK: Kredit Bermasalah Capai 16,34%
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis temuan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) Selaparang Finansial mencapai 16,34%, jauh di atas batas ideal yang umumnya berada di bawah 5%. Angka tersebut menunjukkan tingginya potensi kredit macet yang dapat mengancam stabilitas keuangan lembaga.
Selain NPL, OJK juga menyoroti dugaan ketidakjelasan penyaluran dana CSR** serta beberapa catatan manajemen lainnya. Temuan ini memperkuat desakan berbagai pihak agar Pemerintah Daerah Lombok Timur melakukan audit menyeluruh.
Bupati Siap Telusuri Temuan OJK
Menanggapi kekhawatiran publik, Bupati Lombok Timur menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan seluruh dokumen dan data temuan OJK untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Pemerintah menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan mengingat SF merupakan BUMD yang mengelola dana publik.
“Evaluasi diperlukan agar potensi risiko bisa diminimalkan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegas Bupati.
Kinerja Direksi Dipertanyakan
Seiring menguatnya sorotan, kritik publik juga mengarah kepada kinerja Direktur Utama Selaparang Finansial, yang kini tercatat memimpin hingga tiga periode. Aktivis menilai bahwa kontribusi laba SF kepada daerah belum sebanding dengan besarnya modal yang digulirkan pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, total kontribusi laba disebut hanya berada pada kisaran Rp 5 miliar, angka yang dinilai terlalu kecil untuk ukuran BUMD keuangan.
Desakan Audit Menyeluruh Menguat
Serangkaian temuan dan laporan tersebut membuat desakan audit independen terhadap Selaparang Finansial kian menguat. Publik meminta pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola, termasuk:
* Audit eksternal menyeluruh
* Transparansi laporan keuangan
* Evaluasi jabatan direksi
* Penelusuran dugaan pinjaman fiktif hingga tuntas
Social Header