Lombok Timur, NTBZONE.COM - Aliansi Pemuda Desa Waringin menggelar aksi unjuk rasa dengan menggeruduk Kantor Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada Senin (23/12/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik nepotisme serta minimnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam orasinya, massa menyoroti pengisian salah satu jabatan Kepala Urusan (Kaur) desa yang diduga diisi oleh anak dari Kepala Desa Waringin. Pengisian jabatan tersebut dinilai sarat nepotisme dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, beredar informasi bahwa pejabat Kaur tersebut telah memiliki profesi lain di luar pemerintahan desa. Kondisi ini dinilai melanggar prinsip profesionalitas aparatur desa. Atas dasar itu, massa aksi mendesak agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa juga menuntut Kepala Desa Waringin agar lebih bertanggung jawab terhadap kinerja aparatur desa, terutama dalam hal transparansi anggaran dan kebijakan desa. Mereka menyinggung adanya catatan buruk dalam pengelolaan keuangan desa, di mana sebelumnya empat anggota Badan Keamanan Desa (BKD) tersandung kasus hukum hingga harus menjalani hukuman penjara.
Koordinator Umum aksi, Khairil Qadri, menyampaikan bahwa kurangnya transparansi menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.
“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Desa sebagai badan publik wajib transparan dan menyediakan informasi kepada masyarakat,” ujar Khairil dalam orasinya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berkas dari tahun 2020 hingga 2025 sudah kami lengkapi. Nantinya akan kami bawa ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur agar Pemerintah Desa Waringin segera diperiksa,” tegasnya.
Menurutnya, kejanggalan yang ditemukan tidak hanya satu atau dua kasus, melainkan cukup banyak.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.
Social Header