Breaking News

Kinerja Dinilai Minim, Dirut Selaparang Finansial Tiga Periode Dipertanyakan

 

Kinerja Dinilai Minim, Dirut Selaparang Finansial Tiga Periode Dipertanyakan


Lombok Timur, NTBZONE.COM – Direktur Utama (Dirut) PT Selaparang Finansial (SF) diketahui telah menjabat selama tiga periode berturut-turut. Hal ini menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur, Dr. Karomi. Ia mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah yang hingga kini belum juga membuka proses seleksi melalui panitia seleksi (pansel) maupun uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Menurut Dr. Karomi, selama tiga periode kepemimpinan tersebut, Selaparang Finansial hanya mampu mencatatkan keuntungan sekitar Rp5 miliar, meskipun telah menerima penyertaan modal daerah mencapai Rp89 miliar. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki BUMD tersebut.

“Dengan modal sebesar itu, hasilnya hanya Rp5 miliar selama tiga periode. Kenapa pemerintah tidak mau membuka pansel dan melakukan evaluasi? Ini sangat disayangkan,” ujar Dr. Karomi.

Ia mencontohkan Seperti  BUMD PT.Jamkrida dengan modal 13 Milyar total aset sekarang 50 milyar lebih.

Ia menilai, pemerintah daerah tampak enggan melakukan langkah evaluatif terhadap kinerja BUMD. “Pemerintah sepertinya tidak mau repot. Apa di Lombok Timur ini tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi itu?” sindirnya.

Selain Selaparang Finansial, Dr. Karomi juga menyoroti sejumlah BUMD lain di Lombok Timur yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), seperti PDAM dan PD Agro Selaparang. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan profesionalitas BUMD.

“Seharusnya BUMD itu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan malah dibiarkan jalan di tempat. Kalau terus begini, kapan bisa maju?” tegasnya.

Dr. Karomi mendesak Pemkab Lombok Timur segera membentuk pansel independen untuk menyeleksi pimpinan BUMD secara terbuka dan profesional. Ia menegaskan, transparansi dan kompetensi menjadi kunci agar BUMD dapat berkontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“BUMD harus dikelola dengan manajemen profesional, bukan berdasar kedekatan atau kepentingan tertentu. Kalau mau hasilnya maksimal, harus ada pembenahan serius,” pungkasnya.

© Copyright 2022 - NTB Zone