Lombok Timur, NTBZONE.COM – Polemik terkait kepemimpinan Direktur Utama Selaparang Finansial (SF) kembali mencuat setelah adanya sorotan tajam dari sejumlah aktivis, Mereka menilai pemerintah dan pemegang saham seolah menutup mata terhadap berbagai temuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk tingginya angka kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang mencapai 16,34% dengan nilai lebih dari Rp15 miliar.
Yuza, salah satu aktivis Lotim, menegaskan bahwa temuan tersebut bukan masalah kecil dan harus ditindaklanjuti secara serius. Ia mempertanyakan mengapa Direksi, khususnya Direktur Utama, masih tetap menjabat bahkan dugaan hingga lebih dari dua periode, meski berbagai pelanggaran dan ketidakwajaran sudah berulang kali disorot.
“Ini mengherankan. Temuan OJK jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola, tetapi pemerintah dan pihak terkait seperti tak bergeming. Ada apa sebenarnya? ujar Yuza dengan nada tegas.
Menurutnya, dugaan adanya “bekingan kuat” yang melindungi posisi Direksi tidak bisa diabaikan. Ia menilai kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah tersebut. Selain soal NPL, Yuza juga menyebut adanya temuan anggaran lain yang dinilai janggal dan harus segera diungkap secara transparan.
Beberapa elemen aktivis kini tengah merancang konsolidasi untuk melakukan aksi besar-besaran apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
“Kalau tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, kami akan turun ke jalan. Ini menyangkut uang rakyat, dan kami tidak bisa diam. Evaluasi total jajaran direksi harus dilakukan, termasuk memeriksa kembali kelayakan Dirut yang saat ini menjabat terlalu lama,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Selaparang Finansial maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait desakan evaluasi tersebut. Namun, tekanan publik diprediksi akan terus meningkat seiring munculnya berbagai temuan dan dugaan penyimpangan dalam tubuh perusahaan.
Social Header