Lombok Timur, NTBZONE.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya Kawasan Industri Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Langkah ini dinilai sangat strategis dalam memperkuat hilirisasi pertambangan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, menegaskan bahwa kawasan industri smelter di KSB telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan lahan seluas lebih dari 50 hektare beserta rencana teknis dan infrastruktur dasar penunjang.
“Kami berharap pemerintah pusat segera menetapkan pengelola resmi kawasan industri smelter agar seluruh proses investasi dapat berjalan lebih cepat. Pengelola kawasan sangat penting untuk memberikan layanan satu pintu bagi para investor,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari ekbisntb.com, Rabu (2/10/2025).
Nuryanti menyebutkan, sejak awal PT Krakatau Steel sempat direncanakan menjadi pengelola kawasan tersebut. Namun hingga kini, kejelasan mengenai badan pengelola belum juga ditetapkan. Padahal, menurutnya, kehadiran pengelola sangat krusial agar kawasan industri mampu menarik investor industri turunan seperti pabrik kimia, pupuk, hingga produk berbasis tembaga.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Mataram, M. Firmansyah, menilai percepatan kawasan industri smelter akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi NTB, khususnya di wilayah Sumbawa Barat. Ia memproyeksikan kawasan itu dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam 10 tahun ke depan.
“Dengan beroperasinya smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), kita sudah mulai melihat hasil hilirisasi, seperti katoda tembaga dan produk emas batangan. Namun nilai tambah akan lebih besar jika industri turunannya tumbuh di sekitar kawasan tersebut,” ujarnya.
Firmansyah menambahkan, keberadaan kawasan industri akan mendorong pembangunan infrastruktur, sektor properti, hingga layanan publik di KSB. “Jika dikelola dengan baik, multiplier effect-nya bisa dirasakan hingga Lombok,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai percepatan proyek ini masih menemui beberapa tantangan. Belum adanya penetapan pengelola kawasan menjadi salah satu hambatan utama, selain kesiapan infrastruktur pendukung serta regulasi daerah yang memberikan kepastian bagi investor.
Bupati Sumbawa Barat, Drs. H. W. Musyafirin, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah Pemprov NTB dan pemerintah pusat untuk merealisasikan kawasan industri tersebut. “Kami sudah menyiapkan lahan, rencana tata ruang, dan dukungan masyarakat. Tinggal bagaimana kebijakan pusat mempercepat kejelasan pengelolanya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut kawasan industri smelter merupakan pintu masuk bagi pembangunan industri berkelanjutan di NTB. Ia berharap percepatan proyek ini dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
“Smelter bukan sekadar proyek tambang, tapi fondasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan di NTB,” tegasnya.
Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, Pemprov NTB berharap pemerintah pusat segera menetapkan pengelola dan mempercepat implementasi kawasan industri smelter di KSB. Jika terealisasi, kawasan ini diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi NTB secara signifikan serta menjadi model hilirisasi mineral nasional yang sukses di kawasan timur Indonesia.
Social Header