Lombok Timur, NTBZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama PDAM dan beberapa perwakilan Desa, menggelar musyawarah masyarakat membahas rencana optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pemanfaatan sumber air Sungai Lingkung atau Otak Bangket sebagai sumber utama untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kotaraja.
Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Kadis PUPR Lotim Dewanto Hadi, Camat Sikur Saharuddin, Ketua FKDM Lombok Timur L.M. Ridwan, serta perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.
Kegiatan tersebut menghasilkan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Dinas PUPR, PDAM, Pemerintah Desa Kotaraja, para pekasih, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari unsur desa, Ketua BPD Desa Kotaraja Lalu Isnaeni menjadi salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut.
Awalnya Ditolak, Kini Disepakati Penggunaan 50 Liter per Detik
Sebelumnya, rencana pemanfaatan air dari Sungai Lingkung sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Alasannya, volume air yang akan diambil dinilai terlalu besar, yakni 120 liter per detik, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kebutuhan irigasi pertanian di wilayah setempat.
Namun setelah dilakukan pembahasan mendalam, semua pihak akhirnya menyepakati bahwa debit air yang digunakan untuk SPAM hanya sebesar 50 liter per detik, sementara izin resmi dari Kementerian PUPR tetap berlaku untuk 120 liter per detik.
Dalam isi MOU ditegaskan, apabila pengambilan air untuk SPAM terbukti mengganggu irigasi, maka distribusi air akan dikurangi bahkan dihentikan sementara pada bulan-bulan tertentu sesuai kondisi lapangan.
“Kami telah menyepakati aturan bersama. Ketika aliran air irigasi terganggu, pemerintah siap menurunkan bahkan menutup sementara aliran ke IPA. Ini bentuk komitmen kita terhadap kepentingan petani,” ujar salah satu perwakilan masyarakat dalam musyawarah tersebut.
Sebelumnya Pemerintah Akui Kurang Sosialisasi
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Dewanto Hadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kurangnya sosialisasi pada pelaksanaan program sebelumnya dari pihak Pemda terkait proyek SPAM Pantai Selatan pada tahap awal.
“Kami menyadari selama ini kurang memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Karena itu, kami datang langsung untuk menjelaskan dan mendengar masukan warga. Pemerintah berkomitmen agar program ini berjalan tanpa merugikan pihak manapun,” kata Dewanto.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan fisik SPAM di wilayah Otak Bangket akan segera dimulai, dengan target membantu suplai air bersih ke kawasan selatan Lombok Timur yang selama ini mengalami kekeringan dan keterbatasan akses air bersih.
“Pemerintah sudah memiliki izin resmi dari Kementerian PUPR untuk memanfaatkan air sebesar 120 liter per detik. Namun sesuai kesepakatan dengan masyarakat, kita hanya akan mengambil 50 liter per detik. Kami juga menjamin, jika irigasi terganggu, kami akan tunduk pada perjanjian yang telah ditandatangani,” tegasnya.
32 Ribu Jiwa Akan Terlayani
Menurut kepala Dinas PUPR Lombok Timur, SPAM Pantai Selatan akan di nikmati oleh 32ribu Jiwa di kawasan selatan. Dengan kapasitas tangki mencapai 6.000 liter, program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah desa, terutama di daerah yang selama ini rawan kekeringan.
Anggaran pembangunan SPAM ini bersumber dari APBD Lombok Timur, dan diharapkan dapat memperkuat layanan air bersih PDAM di wilayah selatan.
“Dengan beroperasinya SPAM Pantai Selatan, masyarakat di wilayah selatan akan sangat terbantu, terutama di musim kemarau,” jelas Dewanto.
Beberapa Desa Masih Menahan Tanda Tangan
Meski sebagian besar pihak telah menandatangani kesepakatan, perwakilan dari Desa Tetebatu Selatan, Loyok, dan Desa Gelora belum berani menandatangani MoU. Mereka masih mempertimbangkan dampak pengambilan air terhadap sistem irigasi pertanian di wilayah masing-masing.
Namun demikian, pihak pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dan memastikan semua pihak akan terus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan SPAM ini.
Langkah Bersama untuk Kesejahteraan
Musyawarah ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan. Kesepakatan yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan kuat agar proyek SPAM Pantai Selatan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
“Kunci dari semua ini adalah komunikasi dan kesepahaman. Pemerintah tidak akan memaksakan kehendak, dan masyarakat pun diharapkan mendukung program yang membawa manfaat besar bagi banyak orang,” tutup Camat Sikur, Saharuddin.
Social Header