Mataram, NTBZONE.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kasus dan dugaan penyimpangan mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Sorotan ini bukan hanya soal perilaku pimpinan, tetapi juga terkait tata kelola birokrasi yang dinilai jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Video Viral Kepala Kanwil Lempar Mikrofon
Kasus pertama yang ramai diperbincangkan publik adalah beredarnya video Kepala Kanwil Kemenag NTB saat melantik dan mengambil sumpah jabatan beberapa pejabat. Dalam video itu, ia terlihat melempar mikrofon karena diduga kesal dengan situasi pelantikan. Tindakan ini memicu gelombang kritik karena dianggap tidak etis, apalagi seorang pejabat publik di lingkungan Kemenag yang seharusnya menjadi teladan.
Organisasi masyarakat sipil, Insight for Development and Sustainability (IDEAL), menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk arogansi dan pelecehan terhadap martabat birokrasi. “Kami mendesak Menteri Agama untuk segera mencopot Kepala Kanwil Kemenag NTB. Perilaku kasar seperti itu jelas mencoreng nama baik institusi,” tegas Direktur IDEAL.
Dugaan Maladministrasi dan Tata Kelola Birokrasi
Selain kasus viral itu, muncul pula dugaan maladministrasi dalam pengelolaan birokrasi di internal Kanwil Kemenag NTB. Beberapa sumber internal menuturkan adanya praktik yang dianggap tidak sesuai prosedur, mulai dari proses mutasi jabatan, penempatan pegawai, hingga penggunaan fasilitas kantor yang tidak jelas transparansinya.
Beberapa ASN Kemenag NTB bahkan menyuarakan kekecewaan mereka secara tidak langsung melalui forum-forum diskusi publik. Mereka menilai ada pola kepemimpinan yang menekan bawahan, sementara aspirasi internal sulit tersampaikan.
Sorotan terhadap Integritas
Sorotan lain yang juga menyeruak adalah terkait program dan kegiatan yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah tokoh agama di NTB menyayangkan lemahnya komunikasi antara Kanwil Kemenag dengan masyarakat maupun ormas Islam. “Seharusnya Kemenag hadir untuk membangun harmoni dan melayani umat, bukan justru sibuk dengan urusan internal yang bermasalah,” ujar salah seorang tokoh ormas Islam di Mataram.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Melihat berbagai persoalan ini, banyak pihak menilai sudah waktunya Kementerian Agama RI turun tangan secara serius. Tidak hanya sekadar memberikan teguran, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan integritas pejabat di Kanwil Kemenag NTB.
“Jika dibiarkan, kasus ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag. Padahal lembaga ini sangat strategis dalam pembinaan kehidupan beragama,” tambah Direktur IDEAL.
Sikap Kementerian Agama RI
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Agama RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan Kepala Kanwil Kemenag NTB. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, evaluasi internal sedang dilakukan dan kemungkinan akan ada langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran etik maupun administrasi.
Kasus Kanwil Kemenag NTB ini diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat agar pejabat publik menunjukkan keteladanan, bukan sebaliknya.
Social Header