Jakarta, NTBZONE.COM – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dinilai sebagai langkah positif dalam mempercepat pergerakan ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum cukup untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat di akar rumput.
Menurut Staf Pengajar Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Dr. Zulkieflimansyah, data makro ekonomi Indonesia sebenarnya relatif stabil dan cukup baik sejak era Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani. Meski demikian, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
“Masyarakat merasakan hidup semakin berat. Uang sulit didapat, pekerjaan makin susah, dan biaya hidup semakin tinggi,” ujarnya.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya sebagai Menkeu dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. “Pesannya tegas, pemerintah berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.
Injeksi Rp200 Triliun Dinilai Belum Cukup
Menkeu Purbaya bergerak cepat dengan menggelontorkan Rp200 triliun melalui sistem perbankan. Terobosan ini mendapat apresiasi, namun efektivitasnya dipertanyakan.
“Ini kebijakan yang bagus. Tetapi belum tentu cukup. Perbankan kita masih bekerja dengan logika lama yang penuh aturan, hati-hati, dan diawasi ketat OJK. Akibatnya, dana tidak mudah mengalir ke sektor riil,” jelas Zulkieflimansyah.
Solusi: MBG dan Koperasi Merah Putih
Zulkieflimansyah menekankan bahwa sektor riil harus digerakkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan ekonomi. Ia mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“MBG bisa menjadi solusi konkret untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Tetapi syaratnya, semua mesin, peralatan, dan bahan harus berasal dari produk dalam negeri, bahkan produk lokal daerah,” tegasnya.
Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Merah Putih yang menyasar langsung masyarakat desa. “Gunakan produk dan pengusaha lokal. Tanpa itu, ekonomi akar rumput tidak akan bergerak,” tambahnya.
Peran APH dan Pengawasan
Namun, Zulkieflimansyah juga memberi catatan penting. Ia mengingatkan aparat penegak hukum (APH), BPK, dan BPKP agar tidak menjadikan program ini sebagai masalah hukum hanya karena produk lokal lebih mahal atau kualitasnya belum sempurna.
“Harus ada pemahaman bahwa ada cost of learning bagi produk dan pengusaha lokal. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berkembang,” katanya.
Belajar dari NTB
Ia mencontohkan keberhasilan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menggunakan produk dan pengusaha lokal, mampu menggeliatkan ekonomi di tengah krisis pandemi.
“Selain injeksi ke perbankan, pemerintah jangan ragu memberi modal besar untuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Di sinilah denyut ekonomi rakyat bisa benar-benar hidup,” ujarnya.
BUMN Sebagai Agen Inovasi
Lebih lanjut, Zulkieflimansyah mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga difungsikan sebagai agen inovasi dan pengembangan teknologi.
“Jika governance dan pengawasan program berjalan baik, langkah ini bisa mengubah wajah ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Social Header