Mataram, NTBZONE.COM - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menegaskan pentingnya penyelamatan ekonomi rakyat dalam menyikapi polemik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang hingga kini belum berjalan optimal di daerah. Ketua KAMMI NTB, Irwan, menyebutkan bahwa problematika IPR bukan sekadar urusan administrasi perizinan, melainkan menyangkut langsung kelangsungan hidup ribuan penambang kecil yang menggantungkan nafkahnya pada aktivitas tersebut. Ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini, kata dia, menimbulkan risiko serius berupa kriminalisasi, kecelakaan kerja, hingga potensi konflik sosial.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI NTB, Yudis, menambahkan bahwa lambannya eksekusi kebijakan di daerah justru memperlebar jurang antara semangat regulasi pusat dengan realitas di lapangan. Otonomi daerah seharusnya memberi keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, namun faktanya rakyat kecil dikorbankan oleh birokrasi yang berbelit. Hal ini tidak hanya merugikan penambang rakyat, tetapi juga menghilangkan potensi penerimaan daerah karena aktivitas pertambangan rakyat berjalan di luar skema resmi yang sah.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus gerakan intelektual, PW KAMMI NTB telah lebih dahulu membuka ruang dialog publik mengenai isu daerah khususnya tambang. Pada Maret 2025, KAMMI NTB menggelar Ngaji Publik yang menghadirkan pemerintah, legislatif, dan akademisi untuk membedah problematika rakyat. Forum ini menegaskan bahwa harus dilakukan kepastian hukum, serta menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan.
Tak berhenti di ruang diskusi, KAMMI NTB juga melanjutkan langkah advokasinya melalui hearing resmi dengan Komisi V DPRD NTB pada Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, KAMMI mendesak legislatif agar benar-benar mengawal segala bentuk kebijakan hingga atensi mengurusi persoalan rakyat sampai saat ini, sehingga diharapkan membuka transparansi dalam regulasi, dan memastikan adanya pengawasan terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Hearing ini sekaligus menjadi momentum penyampaian suara rakyat agar tidak tenggelam di balik kepentingan politik maupun korporasi.
KAMMI NTB menilai bahwa ketidakjelasan izin bukan hanya menunda legalitas semata, tetapi juga menyingkirkan rakyat kecil dari ruang keadilan ekonomi. Padahal, keberadaan pertambangan rakyat seharusnya menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang adil dan inklusif, dengan memberi kontribusi pada pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan desa, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan informal yang rawan konflik.
Dalam konteks tersebut, KAMMI NTB menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membela kelompok tertentu, melainkan membela hak-hak ekonomi rakyat kecil yang hari ini menjadi korban ketidakjelasan birokrasi. Apabila pemerintah daerah terus lamban menjawab kebutuhan rakyat, maka mekanisme intervensi dari pemerintah pusat menjadi keniscayaan agar janji-janji pembangunan yang berpihak pada rakyat tidak berhenti pada tataran retorika politik semata.
Melalui pandangan ini, KAMMI NTB menyerukan agar penyelesaian isu tambang rakyat dijadikan prioritas pembangunan daerah. Penyelamatan ekonomi rakyat kecil, menurut KAMMI, harus ditempatkan di atas kepentingan apapun dan kepentingan politik sesaat, sebab tambang rakyat bukan sekadar soal eksploitasi sumber daya, melainkan soal keadilan, kemandirian, dan stabilitas sosial di Nusa Tenggara Barat.
Social Header